Peristiwa G 30S/PKI (Ringkasan)

Peristiwa G 30S/PKI yang lebih dikenal dengan peristiwa pemberontakan yang dilakukan PKI, bertujuan untuk menyebarkan paham komunis di Indonesia. Pemberontakan ini menimbulkan banyak korban, dan banyak korban berasal dari para Jendral AD. Gerakan PKI ini menjadi isu politik untuk menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno kepada MPRS. Dengan ditolaknya laporan Presiden Soekarno ini, maka Indonesia kembali ke pemerintahan yang berazaskan kepada pancasila dan UUD 1945.

A. Sebab-sebab G 30S/PKI
a. PKI merupakan partai terbesar di Indonesia
Dengan melakukan pendekatan kepada kaum berjunis, PKI berhasil menarik anggota cukup besar, tercatat pada tahun 1965, anggota PKI sudah mencapai 3,5 juta. Hal ini membuat PKI menjadi partai yang besar dan kuat.
PKI melakukan beberapa cara untuk mengembangkan diri, antara lain :
Melakukan gerakan gerilia dipedesaan dan melakuan prapaganda-prapaganda menyesatkan.
Melakukan gerakan revosioner oleh kaum buruh di perkotaan.
Membentukan pekerja intensif dikalangan ABRI.
Menyusup ke berbagai organisasi lain untuk mentransparansikan organisasi PKI.
Mendekati Presiden Soekarno.
b. Politik luar negeri Indonesia yang lebih condong pada blok timur
Pada masa demokrasi terpimpin, indonesia menganut politik NEFO, sehingga PKI dapat memperoleh dukungan dari Cina dan Unisoviet.

c. Konsep Naskom (Nasionalis, Agama, Komunis)
Dengan konsep ini, PKI dapat memperkuat kedudukannya di Indonesia, sehingga PKI memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengadakan aksi kudeta.

B. Proses Terjadinya Peristiwa G 30S/PKI
Para pimpinan PKI telah mengalami pertemuan rahasia selama beberapa kali untuk menyusun rencana kudeta pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini secara fisik dilakukan oleh Kolonel Untung. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, klonel untuk memerintahkan anggotanya untuk menculik, menyiksan dan membunuh 7 perwira tinggi AD, yaitu :
Letnan Jendral Ahmad Yani yang menjabat sebagai Mentri I Panglima Angkatan Darat.
Mayor Jendral R. Soeprapto yang menjabat sebagai Deputi II Panglima Angkatan Darat.
Mayor Jendral Haryono Mas Tirtodarmo yang menjabay sebagai Deputi III Panglima Angkatan Darat.
Mayor Jendral Suwondo Parman yang menjabat sebagai Asisten I Panglima Angkatan Darat.
Brigadir Jendral Donald Izaus Panjaitan (Asisten IV Panglima Angkatan Darat).
Brigadir Jendral Soetoyo Siswomihardjo (Inspektur Kehakiman Ioditur).
Letnan Satu Piere Andreas Tendean (Ajudan Jendral A.H. Nasution).
Jendral A.H. Nasution behasil menyelamatkan diri setelah kakinya tertembak, tetapi putrinya Ade Irma Suryani ditembak kemudian gugur. Korban lainnya adalah Letanan Polisi Karel Satsuit Tubun yang gugur pada saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang berusaha menculik jendral A.H. Nasution. PKI juga menyerbarkan pengruhnya di berbagai daerah dan mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi melalui siaran berita RRI di Yogyakarta yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Untung.

C. Persaingan PKI dengan Angkatan Darat
Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara memiliki kepentingan untuk mempertahanakan ideologi Pancasila dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, sedangkan dari pihak PKI memiliki kepentingan untuk mendirikan negara komunis. Persaingan yang menjadi di antara mereka dapat dilihat dalam hal-hal berikut ini,
Tindakan provokasi yang dilakukan PKI yaitu,
Menghasut kaum tani dan buruh untuk mengambil alih tanah luas milik perkebunan.
Menggalang demonstrasi menuntut kenaikan upah diperkebunan dan pabrik-pabrik.
Melakukan penyerangan baik secara politis maupun kekerasan terhadap berbagai kelompok yang di nilai antikomunis.
Pada Januari 1965, PKI mengajukan gagasan agar buruh dan petani dipersenjatai dan menjadi angkatan kelima. Tujuan PKI melakukan hal itu adalah untuk menggalang kekuatan menghadapi Nekolim Inggris dari dalam Dwikora.
Pada bulan Mei 1965, PKI mengeluarkan desas-desus munculnya Dewan Jendral dalam Angkatan Darat.
Tindakan Angkatan Darat dalam menghadapi PKI antaralain,
Pada bulan September 1965, Panglima Ankatan Darat memperingatkan Presiden untuk berhhati-hati terhadap tindakan yang dilakukan PKI.
Angkatan Darat secara tegas menentang pembantukan Kabinet Gotong-Royong. Sebab melalui kabinet tersebut, PKI dapat bertindak seluas-luasnya tanpa ada pembatasan.
Angkatan Darat secara tegas menolak gagasan angkatan kelima.
Panglima Angkatan Darat berusaha meyakinkan Presiden akan kesetiaan mereka terhadap masyarakat dalam menghadapi desas-desus munculnya Dewan Jendral
D. Penumpasan G 30S/PKI
Pada tanggal 1 Oktober 1965, dilakukan operasi penumpasan G 30S/PKI yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto. Ada beberapa langkah penting yang dlakukan dalam penumpasan tersebut yaitu,
Menetralisir pasukan yang bearada di Medan Merdeka yang dimanfaatkan PKI. Pasukan yang dimafaatkan oleh PKI berasal dari Batalyon 503/Brawijaya dan Batalyon 545/Diponegoro. Kedua pasukan tersebut akhirnya berhasil ditarik mundur dan berhasil disadarkan dari pengaruh PKI.
Pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI pusat, gedung telekomunikasi, dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan senjata atau pertumpahan darah.
Pasukan Batalyon 238 Kujang/Siliwangi berhasil menguasai Lapangan Banteng dan mengamankan Markas Kodam V/Jaya.
Batalyon I Kavaleri berhasil mengamankan BNI Unit I dan percetakan uang di daerah kebayoran.
Pada tanggal 2 Oktober 1965 pasukan RPKAD berhasil menduduki Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dengan batuan Batalyon 238 Kujang/Siliwangi dan Batalyon I Kavaleri.
Pembersihaan kekampung-kampung disekitar Lubang Buaya dari pengaruh PKI.
Pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil ditemukan jenazah para Jendral yang menjadi korban G 30S/PKI yang kemudian dibersihkan dan disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat dan baru dimakamkan pada tanggal 5 Oktober 1965.
Untuk menentramkan segala ketakutan dan kegelisahan masyarakat, dilakukan siaran RRI yang menghimbau agar rakyat tetap tenang dan waspada.

E. Penumpasan G 30S/PKI di Jawa Tengah dan Yogyakarta
Gerakan G30S/PKI DI Jakarta telah memengaruhi munculnya pemberontakan-pembenrontakan yang lainya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pemimpin PKI di berbagai daerah di Jawa Tengah mengumumkan ikut mendukung Gerakan 30 September yang diumumkan melalui siaran Radio Republik Indonesia.
a. Pengaruh G 30S/PKI di Jawa Tengah
Kolonel Suhirman yang merupakan Asisten Kodam VII/Diponegoro berhasi menguasai markas Kodam VII/Diponegoro di Jawa Tengah serta menunjuk beberapa orang sebagai pimpinan di beberapa daerah seperti Mayor Supardi memimpin pasukan di Salatiga dan Mayor Kadri memimpin pasukan di Solo. Mereka juga menempatkan pasukan di beberapa tempat strategis seperti di Markas Kodam Diponegoro, RRI, dan telekomunikasi.
Letnan Kolonel Sastrobroto mengambil alih pimpinan Kodam VII/Diponegoro dan beberapa tempat seperti,
1) Maraks Kodam Resort Militer 071/Purwokerto yang di pimpin oleh Kepala Staf Letnan Kolonel Soemitro.
2) Makorem 072/Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Seksi 5 Mayor Mulyono.
3) Markas Brigade Infantri 6 yang dipimpin oleh Komandan Kompi Markas Kapten Mintraso.

b. Pengaruh G 30S/PKI di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Oktober 1965 Mayor Mulyono mengumumkan dukunganya terhadap G 30S/PKI. Mereka berhasil menguasai Makorem 072 dan menculik Letnan Kolonel Sugiono. Aksi yang mereka lakukan pertama-tama mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Yogyakarta mendukung G 30S/PKI, membagi-bagikan senjata kepada anggota veteran setempat, serta melakukan demonstrasi secara besar-besaran bersama dengan organisasi massa di depan Makorem 072 untuk mengatakan dukungannya terhadap G 30S/PKI.

c. Pengaruh G 30S/PKI di Solo
Pada tanggal 2 Oktober 1965 Walikota Solo Oetomo Ramelan melalui siaran di RRI menyatakan dukungannya terhadap G30S/PKI. Mereka menduduki tempat-tempat strategis seperti kantor RRI, telekomunikasi, dan bank-bank negara. Gerkan operasi penumpasan dimulai pada tanggal 2 Oktober 1965 dan berhasil merebut RRI, markas Kodam Diponegoro, dan kota-kota di Jawa Tegah yang telah dikuasai oleh PKI.

F. Faktor Penyebab Kegagalan Pemberontakan G 30S/PKI
Kesalahan perhitungan waktu oleh PKI.
Rasa percaya diri yang amat tinggi oleh PKI.
Kekacauan pada komando militer, sementara PKI berhadapan dengan ABRI, khususnya AD yang sangat mantap kemampuan tempurnya.
Adanya kebencian masyarakat terhadap tindakan PKI.
Tidak adanya reson dari para simpatisan PKI terhadap perubahan yang serba cepat dan kurang terkodinir.

G. Dampak Peristiwa G30S/PKI
Peristiwa G30S/PKI 1965 yang terjadi di Indonesia telah memberi dampak negatif dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia yaitu,
Dampak politik
Dampak Ekonomi

H. Beberapa Pendapat Mengenai G30S/PKI
Adapun pendapat-pendapat tersebut yaitu sebagai berikut,
Pandangan yang menegaskan bahwa pelaku utama dan dalang G30S/PKI adalah PKI.
Pandangan yang kedua menegaskan bahwa G30S/PKI itu adalah bentuk kompirasi.
Pandangan yang mengatakan bahwa G30S/PKI itu terjadi karena konflik intern di tubuh TNI AD.

I. Proses Peralihan Kekuasaan Politik Setelah Peristiwa G30S/PKI
Setelah super semar diumumkan, perjalanan politik di Indonesia mengalami masa transisi. Kepemimpinan Soekarno kehhilangan supermasinya. MPRS kemudian meminta Presiden Soekarno untuk mempertanggungjawabkan hasil pemerintahannya, terutama berkaitan dengan G30S/PKI. Dalam Sidang Umum MPRS tahun 1966, Presiden Soekarno memberikan pertanggung jawaban pemerintahannya, khususnya mengenai masalah yang menyangkut peristiwa G30S/PKI. Sidang Istimewa MPRS dilakukan pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967.